MUSYAWARAH TERARAH DESA PUSPAHIANG SELARASKAN EVALUASI 5 SASARAN DAN RENCANA KERJA TANGANI STUNTING

TASIKMALAYA – Persoalan stunting (tengkes) bukanlah semata-mata krisis medis individual, melainkan krisis multidimensional yang menuntut intervensi silang sektoral. Ketika pemerintah pusat terus menggaungkan target penurunan stunting secara nasional, pertempuran sesungguhnya justru terjadi di tingkat akar rumput. Realitas ini tergambar jelas dalam Musyawarah Konvergensi Stunting yang digelar di Aula Rapat Lantai III, Desa Puspahiang, Kecamatan Puspahiang, Kabupaten Tasikmalaya, pada Selasa (7/7/2026).

Acara yang dipandu secara sistematis oleh Sekretaris Desa, Krisyadi, ini tidak sekadar menjadi ajang seremonial tahunan. Musyawarah ini merepresentasikan praktik jurnalisme data dalam wujud kebijakan publik, di mana setiap keputusan yang diambil murni didasarkan pada temuan empiris di lapangan.

Camat Puspahiang, H. Usep Gunawan, S.Ag., bersama Kepala Desa Puspahiang, H. Totong Sukmara, dalam sambutannya menegaskan komitmen kuat dari hierarki pemerintahan lokal. Keduanya menggarisbawahi bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) diukur dari sejauh mana anggaran dan program desa mampu melindungi generasi penerusnya dari ancaman gagal tumbuh.

Titik berat dari musyawarah ini terletak pada penyajian fakta dan data. Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa Puspahiang secara komprehensif memaparkan lima sasaran utama berdasarkan pemetaan masalah dan potensi konvergensi yang ada. Pemaparan ini diperkuat dengan penyampaian laporan persentase hasil konvergensi pencegahan stunting desa yang menjadi landasan logis bagi setiap langkah selanjutnya.

Transparansi dan validitas data semakin terjamin dengan fasilitasi kebijakan oleh Admin Desa yang menggunakan platform e-HDW (Human Development Worker). Hal ini membuktikan bahwa adaptasi teknologi informasi telah terintegrasi dengan baik dalam sistem birokrasi Desa Puspahiang guna memonitor status gizi dan kesehatan masyarakat secara real-time.

Dari segi kepakaran, musyawarah ini menghadirkan analisis triangulasi dari tiga sektor krusial:

1. Kebijakan Pemberdayaan: Kasi PMD Kecamatan, Iwa Kartiwa, S.IP., memberikan arahan terkait sinkronisasi regulasi dan penggunaan Dana Desa.

2. Kajian Medis dan Gizi: Rani Budianti, S.Gz., Nutrisionis dari UPT Puskesmas Puspahiang, membedah intervensi spesifik dan sensitif yang wajib diterima oleh ibu hamil dan balita.

3. Pengawalan Sosial: Ela Tresnawati, S.Sos., selaku Pendamping Desa, memastikan bahwa rancangan program tetap membumi dan sesuai dengan pedoman pembangunan desa berkelanjutan.

 Melalui Focus Group Discussion (FGD) yang dinamis bersama unsur Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kader Posyandu, Kader PKK, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa, serta Tokoh Perempuan, forum secara tajam menelaah berbagai usulan.

Diskusi ini tidak berujung pada daftar keinginan, melainkan mengerucut pada kesepakatan logis. Pembahasan dan penetapan prioritas usulan program/kegiatan dilakukan secara ketat, bertumpu pada persentase laporan hasil konvergensi. Hal ini adalah wujud nyata dari efisiensi anggaran; memastikan bahwa setiap rupiah dana desa dialokasikan pada titik masalah yang paling esensial.

Apa yang ditunjukkan oleh Pemerintah Desa Puspahiang hari ini adalah sebuah model kolaborasi ideal. Konvergensi stunting tidak lagi sekadar jargon kebijakan, melainkan telah bertransformasi menjadi kerangka kerja teknis yang terukur, rasional, dan partisipatif. Jika praktik-praktik berbasis bukti dan data semacam ini dapat direplikasi secara konsisten, target melahirkan Generasi Emas Indonesia yang bebas stunting bukanlah sekadar utopia.

#konvergensistunting #cegahstunting #desapuspahiang #tasikmalayabebasstunting #kemendespdtt #kemenkesri #bkkbn #danadesauntukstunting #aplikasi_ehdw #kaderposyandu #tppsdesa #aksibergizi #intervensistunting #pembangunandesa

#kesehatanibudananak #generasiemas2045 #zerostunting2026 #kaderpkk #kebijakanberbasisdata #bpddesa #infodesa #beritadesa

Komentar (0)